PMJ NEWS - Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani memastikan program vaksinasi gotong royong tidak dibebankan kepada karyawan, melainkan ditanggung perusahaan. Jenis vaksin yang akan digunakan pun di luar dari Sinovac yang ada dalam daftar program vaksin gratis pemerintah.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, juga melakukan sosialisasi terkait hal ini dan ternyata antusiasme swasta dari berbagai sektor sangat tinggi untuk mengikuti program ini," jelas Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Rosan menilai program vaksinasi mandiri lebih efisien dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk hal-hal lain seperti tes antigen dan PCR. Selain itu, vaksinasi karyawan diyakini dapat mengembalikan jumlah pekerja kembali normal sehingga produktivitas akan membaik pula.

"Perusahaan-perusahaan mengharapkan agar vaksinasi bisa segera dilaksanakan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kita juga berharap agar iklim usaha segera pulih dan perekonomian dapat bergerak," tuturnya.

Menurut Rosan, minat besar untuk berpartisipasi ditunjukan khususnya perusahaan-perusahaan padat karya dan perusahaan yang berada di zona merah. Program ini tidak hanya diikuti oleh perusahaan menengah besar, tetapi beberapa UMKM bahkan juga ikut mendaftar.

Melihat respon ini, batas waktu pendaftaran tahap awal yang rencana berakhir pada tanggal 10 Februari 2021, dikarenakan beberapa perusahaan masih membutuhkan waktu maka pendaftaran dimundurkan hingga tanggal 17 Februari 2021.

Selanjutnya, pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong diperkirakan bisa mulai dilaksanakan dalam rentang kuartal I tahun 2021 hingga memasuki awal kuartal II tahun 2021. Sedikitnya 20 juta pekerja di sektor formal bisa mengikuti program tersebut.

"Total 40 persen dari angkatan kerja yang jumlahnya 130 juta orang adalah 52 juta orang. Sehingga, kemungkinan yang ikut adalah setengahnya, yakni sekitar 26 juta orang, atau setidaknya 20 juta pegawai," tukasnya.