PMJ - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arif Budiman menjelaskan, terdapat kecenderungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang berlangsung tanpa lawan (menghadapi kotak kosong).

Walaupun Arif belum mengetahui wilayah mana saja yang bakal menghadapi kotak kosong, tetapi dirinya menyatakan bahwa tren itu terus meningkat.

"Dalam tiga masa Pilkada, sejak tahun 2015 hingga 2018 ada peningkatan Pilkada melawan kotak kosong," ungkap Arif Budiman saat dikonfirmasi, baru-baru ini.

Arief mengungkapkan, sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya Pilkada yang tidak ada lawan, KPU RI akhirnya membuat regulasi tentang mekanisme bila tidak ada yang maju pada Pilkada, maka kotak kosong bisa menjadi lawan.

Hai tersebut sebagai langkah jika ada pihak yang menolak terhadap figur kepala daerah yang lama.

"Pada 2016 ada tiga daerah melawan kotak kosong, 2017 ada sembilan daerah, dan 2018 ada enam belas daerah. Tahun 2020 ada 237 daerah yang melaksanakan Pilkada, termasuk kota Makassar diulang lagi. Karena saat Pilkada 2018 menang kotak kosong," tuturnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menambahkan, khusus calon yang maju dari jalur perorangan atau independent, proses pendaftaran calon kepala daerah akan berlangsung pada Maret mendatang. Sementara, untuk calon dari jalur partai akan berlangsung pada Juni 2020 mendatang.

"Sekarang, tahapannya masih kepada pemenuhan syarat pencalonan independent, tetapi belum ada yang mendaftar. Kita buka sampai bulan Maret. Syaratnya KTP yang dibuka sesuai persyaratan di kabupaten masing-masing, kemudian surat keterangan," lanjutnya.

Ketika disinggung apakah Pilkada 2020 serentak di Sumsel bakal ada calon menghadapi kotak kosong, Kelly hanya berharap, di Sumsel akan banyak calon yang maju di tujuh kabupaten yang menggelar Pilkada.

"Mau nggak mau, kalau tidak ada calon masih harus tetap dilakukan. Karena logistik akan dimulai tahapannya pada bulan Mei mendatang," pungkasnya.

Pilkada Jadi Pembelajaran Masyarakat

Gubernur Sumsel Herman Deru menerangkan, perhelatan Pilkada yang mulai berlangsung tahun depan harus menjadi pelajaran bagi masyarakat, untuk mempelajari demokrasi.

Menurut Herman Deru, seharusnya politik itu selalu memerlukan modal dan dirinya tidak menampik harus ada biaya bagi kepala daerah untuk maju dalam konstelasi politik. Karena itu, masyarakat harus mendapatkan edukasi lebih lanjut.

"Nggak ada politik nggak berbiaya. Namun untuk money politic, kalau tidak ada yang memulai tidak akan ada. Kalau ada yang mulai nah itu baru saling menunjukkan. Jadi harus di tegaskan di awal, bahwa gak boleh ada money politic," ungkapnya.

Masih dari penuturan Deru, bagi para calon yang akan bertarung dalam Pilkada, hendaknya tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Alasannya, menang maupun kalah menjadi bagian dari kompetisi. Ia memberikan contoh seperti bagaimana Pilpres 2019 berlangsung, pihak pemenang Presiden Joko Widodo, sukses merangkul lawannya Prabowo Subianto.

"Kuncinya satu, yang menang tidak merendahkan dan yang tidak menang jangan membawa ini sebagai terus menerus sebagai masalah," tutupnya. (FER).