PMJ - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut ada 884.904 belum merekam KTP elektronik (e-KTP). Jumlah itu hanyan 0,88 persen dari total 100 juta lebih pemilih yang ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020)

"Dua minggu lalu kami mendapat informasi dari 100 juta lebih pemilih ada 1.754.751 belum melakukan perekaman KTP elektronik. Oleh karen itu, dari Kemendagri sudah berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkoronaisasi data SIAK," jelas Tito.

"Sehingga hasil sinkronisasi sampai dengan tanggal 25 November 2020 data belum rekam turun menjadi sebesar 884.904 atau 0,88% dari DPT. Sedangkan jumlah yang sudah merekam naik menjadi 99.474.248," imbuhnya.

Tito mengatakan dalam menghadapi situasi ini, pihaknya berusaha melakukan evaluasi pada Senin 23 November lalu dengan beberapa kegiatan. Pertama, melakukan rapat di tingkat pimpinan

Dia bahkan memimpin langsung rapat dengan jajaran Kependudukan dan Pencetatan Sipil (Dukcapil), Ketua KPU dan jajaran daerah dan Ketua Bawaslu dan jajarannya soal dokumen apa yang dipegang pemilih saat memberikan hak pilihnya.

"Disepakati KTP elektronik dan surat keterangan bukti perekaman," ujarnya.

Kedua, melakukan rapat evaluasi dengan Menko Polhukam, Mendagri, KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, Ketua Satgas COVID-19 dan seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, jajaran TNI, Polri dan kejaksaan.

"Selasa (kemarin) kami melakukan rapat seluruh jajaran KPU daerah, seluruh jajaran Bawaslu daerah dan seluruh Dukcapil. Sosialisasi agar menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik dan suket, ada daerah yang sudah merekam tapi overload," tukasnya.