Rabu, 26 Juni 2019 22:10 WIB
Di Era Demokrasi, Media Menjadi Arus Utama Masyarakat Dalam Menangkal Hoax
Editor: Redaksi
PMJ- Peran media sangat penting dalam era demokrasi di Indonesia. Informasi yang diberikan menjadi sumber utama, meski banyaknya sumber yang beredar di media social (Medsos). Media masih tetap berjalan dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan sangat jauh dari informasi hoax.
“Media arus utama di penyiaran tetap dipercaya masyarakat. Informasinya tetap menjadi menjadi yang utama untuk masyarakat mengetahui setiap perkembangan berita dari sudut mana pun,”ungkap Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang mengambil tema "Pers di Pusaran Demokrasi" pada Rabu (26/5).
[caption id="attachment_30273" align="aligncenter" width="1032"] Yuliandre Darwis memberikan pemaparannya. (Foto : PMJ/Gtg).[/caption]
Menurut Yuilandre Darwis, segala kepastian informasi hanya dipercaya masyarakat adalah media. Meski ada media sosial namun pada akhirnya masyarakat akan bermuara juga pada media arus utama.
Ia menambahkan bahwa media arus utama harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Juga dapat bertahan dengan arus informasi dari berbagai saluran yang begitu deras. Dalam kasus Pemilu 2019, KPI memiliki petunjuk sesuai dengan ukuran proporsionalitas berdasarkan etika jurnalistik yang dilakukan oleh media penyiaran. Untuk masa Pemilu 2019, KPI mengawasi 16 jaringan TV nasional, 800 TV lokal dan 2000 radio di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang kita buat untuk dipatuhi,” papar Yuliandre Darwis.
Ia mengatakan bahwa media arus utama yang terkena sanksi berupa teguran ada juga namun belum sampai pada sanksi yang berat seperti pencabutan izin siaran. Berkolaborasi juga dengan Dewan Pers khususnya penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya. Menurutnya, hingga pemilu selesai pemberitaan pemilu di media arus utama cukup proposional.
[caption id="attachment_30274" align="aligncenter" width="1032"]
Tokoh Pers juga hadir di kesempatan tersebut. (Foto : PMJ/Gtg).[/caption]
”Bahkan hoax yang diributkan di media arus utama ternyata salah. Karena yang disebarkan tu adalah berita lama yang diedit dan disebarkan di media sosial sehingga menjadi viral,” tukasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo. (Gtg-03).
Yuliandre Darwis memberikan pemaparannya. (Foto : PMJ/Gtg).[/caption]
Menurut Yuilandre Darwis, segala kepastian informasi hanya dipercaya masyarakat adalah media. Meski ada media sosial namun pada akhirnya masyarakat akan bermuara juga pada media arus utama.
Ia menambahkan bahwa media arus utama harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Juga dapat bertahan dengan arus informasi dari berbagai saluran yang begitu deras. Dalam kasus Pemilu 2019, KPI memiliki petunjuk sesuai dengan ukuran proporsionalitas berdasarkan etika jurnalistik yang dilakukan oleh media penyiaran. Untuk masa Pemilu 2019, KPI mengawasi 16 jaringan TV nasional, 800 TV lokal dan 2000 radio di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang kita buat untuk dipatuhi,” papar Yuliandre Darwis.
Ia mengatakan bahwa media arus utama yang terkena sanksi berupa teguran ada juga namun belum sampai pada sanksi yang berat seperti pencabutan izin siaran. Berkolaborasi juga dengan Dewan Pers khususnya penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya. Menurutnya, hingga pemilu selesai pemberitaan pemilu di media arus utama cukup proposional.
[caption id="attachment_30274" align="aligncenter" width="1032"] Tokoh Pers juga hadir di kesempatan tersebut. (Foto : PMJ/Gtg).[/caption]
”Bahkan hoax yang diributkan di media arus utama ternyata salah. Karena yang disebarkan tu adalah berita lama yang diedit dan disebarkan di media sosial sehingga menjadi viral,” tukasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo. (Gtg-03). 
