PMJ - Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun ini akan meningkatkan penanganan terhadap konten negatif. Kominfo siap berkoordinasi serta bekerjasama dengan kementerian atau lembaga.

Menurut keterangan resmi Kominfo, berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, sepanjang 2019 Kementerian Kominfo menerima lebih dari 430 ribu aduan masyarakat berkenaan konten bermuatan negatif yang diterima melalui layanan Aduan Konten.

Muatan konten negatif tersebut terdiri dari beragam kategori. Mulai dari pornografi, SARA, hoax, perjudian, terorisme atau radikalisme, kekerasan pada anak, hingga pelanggaran HAKI serta penyalahgunaan obat terlarang.

Koordinasi antar kementerian maupun lembaga akan terus dibangun untuk memaksimalkan penanganan konten-konten negatif tersebut. Adapun daftar Mitra Kerja Kementerian Kominfo dalam penanganan konten internet illegal sebagai berikut:

1. BNPT, Polri, Densus 88
   Pemberantasan radikalisme dan terorisme
2. Polri
   Satgas pemberantasan pornografi anak
3. OJK, Kemendag, BAPPEBTI,BKPM
   Satgas waspada investasi dan penanganan fintech ilegal
4. BPOM, Kemenkes, BNN,Polri, Interpol
   Satgas dan operasi pangea untuk penanganan obat, makanan, dan kosmetik ilegal
5. Kemenko PMK, Kemenpppa, KPAI
   Satgas pemberantasan pornografi dan perdagangan orang
6. KPU, Bawaslu
   Penanganan konten terkait Pemilu
7. Kemenkumham, BEKRAF Ditjen HKI, Kejaksaan Agung, Polri
   Satgas Penanganan Pelanggaran HKI
8. Kemenkopolhukam, BIN, Polri, TNI
   Penanganan konten radikalisme, hoaks, hatespeech yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
9. BMKG
   Peredaran informasi gempa yang tidak mengacu pada data BMKG
10. BANK INDONESIA
    Peredaran dan penjualan uang palsu
11. BNN, Polri, Seluruh K/L
    Pemberantasan narkoba
12. Kementerian Pertanian
    Penjualan komoditas pertanian ilegal
13. Kementerian LHK
    Jual beli satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi
14. Kementerian Sosial
    Penipuan undian berhadiah
15. Kemenkes, BPOM
    Konten dan iklan rokok yang melanggar perundang-undangan
16. Kementerian Agama
    Satgas penanganan biro/travel umroh illegal. (DBS/ FER).