PMJ - Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa Kartu Pra Kerja ditargetkan siap diluncurkan pada April 2020 yang rencananya dimulai dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Bandung (Jawa Barat).

"Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain," tutur Moeldoko, di Jakarta, Selasa (18/02/2020).

Lanjut Moeldoko, alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah itu. Usai mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra Kerja itu rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama. Setelah itu langsung menyebar ke daerah lain," ujarnya menambahkan.

Masih dari penuturannya, implementasi Kartu Pra Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR namun tinggal menantikan peraturan presiden. "Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan," sambungnya.

Namun demikian, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Pra Kerja yang mencapai dua juta orang tersebut seluruhnya langsung terserap di dunia kerja.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja. Tetapi, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.

Sekedar informasi, pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada tahun ini. (FER).