PMJ - Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat dalam dua bulan terakhir ada 686 berita bohong atau hoax. Data tersebut dirilis Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Widodo Muktiyo menyebut dari jumlah tersebut sudah ada 103 orang yang diproses hukum. Merekan dijerat dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Sampai hari ini itu sudah ada 103 yang bermasalah dengan pidana hukum artinya apa masyarakat kita punya inovasi yang kadang-kadang beda, termasuk juga hoaksnya, itu sudah ada 686 per hari ini," ungkap Widodo di Kanntor BNPB Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Dengan maraknya kabat hoax ini, kata Widodo, pesan penanganan pandemi virus corona dari pemerintah menjadi tidak sampai ke publik dengan benar.

"Ada oknum masyarakat yang sengaja membuat informasi itu menjadi gaduh dan beda-beda, hal ini yang jadi tantangan komunikasi publik kita," tandasnya.

Menurut Widodo, kabar hoaks itu tersebar di berbagai platform digital. Mulai dari internet, media sosial, dan aplikasi percakapan, termasuk dari grup Whatsapp.

"Nah yang paling berbahaya adalah media yang tertutup sistemnya kayak WA. WA grup misalnya, ini semakin banyak kita di rumah, isengnya kita itu kan ada di WA grup. Ini menjadi tantangan kita, masyarakat jangan sampai menelan semua informasi," tukasnya.(Hdi)