PMJ – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai, munculnya anggaran aneh (janggal) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 karena kursi Wakil Gubernur atau Wagub masih kosong.

Sehingga, menurut Arifin, pengawasan oleh eksekutif sangat lemah. "Ini kelemahan pengawasan. Salah satunya tidak adanya Wagub," ujar Mohammad Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Masih dari penuturan Arifin, salah satu tugas Wagub itu yaitu mengawasi anggaran. Kursi kosong yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu berimbas terhadap lemahnya pengawasan anggaran.

"Itu salah satu dampaknya. Kekosongan Wagub berimbas ke pengawasan anggaran jadi lemah," tegas Arifin.

Terpisah, Politikus Partai Gerindra Inggard Joshua mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e-budgeting berkenaan anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies kurang bijak menyalahkan sistem elektronik APBD Pemprov DKI buatan Gubernur terdahulu.

"Kurang bijak, kita kan ingin katakan kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di masa lampau kita harus perbaiki," tutur Inggard di Balai Kota Jakarta.

Sementara itu, Wakil Komisi A DPRD DKI itu menilai, langkah Anies yang baru akan membentuk sistem baru untuk e-budgeting 2021 termasuk lamban.

Alasannya, Anies mempunyai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah sekitar 70 orang. Lanjut Inggard, Anies harusnya sejak awal meminta pendapat timnya terkait sistem elektronik APBD DKI.

"Harusnya dari awal waktu melihat (e-budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin sistem yang bagus," kata Inggard.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya. Anies menilai, sistem e-budgeting tersebut tidak pintar sehingga tak bisa mendeteksi anggaran janggal.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau KUA-PPAS 2020 ditemukan anggaran tak masuk akal. Anggaran itu mulai dari pulpen Rp 124 miliar, anggaran komputer Rp 121 miliar, hingga pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar. (FER).