PMJ – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menelusuri desa tak berpenghuni atau 'Desa Setan' yang mendapatkan aliran dana desa.

Airlangga menegaksan, dana desa yang masuk ke Desa Setan harus diaudit. "Itu (Dana Desa ke Desa Setan) kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK-nya," ungkap Airlangga di kantornya, Jumat (8/11/2019).

Airlangga menuturkan, masing-masing pemerintah daerah seharusnya melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa ke pemerintah pusat. "Pasti (seharusnya) dalam setiap anggaran dikomunikasikan dengan Kementerian keuangan," ujarnya.

Airlangga mengaku bahwa pihaknya akan secepatnya mengundang BPK ke kantornya untuk membahas perihal dana desa ke Desa Setan. "Nanti dijadwalkan," tegas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat menanggapi perihal keberadaan Desa Setan tersebut. "Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota. Ini besar. Ada 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," terang Jokowi, Kamis (7/11/2019) kemarin.

"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya nggak (ada) bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah, tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap yah," sambungnya. (BHR)