PMJ - Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) melaporkan sedikitnya 130 daerah peserta Pilkada Serentak 2020 masih belum mencairkan anggaran secara menyeluruh terhadap penyelenggara pemilihan.

Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian menjelaskan sejumlah daerah sudah menyalurkan anggaran Pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tetapi, masih di bawah 100 persen.

Ardian merinci, sebanyak 130 dari 270 daerah belum menyelesaikan transfer anggaran Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah itu terdiri dari lima provinsi serta 125 kabupaten kota.

Di samping itu, 133 daerah juga diketahui belum menyelesaikan pencairan dana ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jumlah itu meliputi empat provinsi dan 129 kabupaten kota.

Sementara itu, sebanyak 228 daerah juga diketahui belum menyelesaikan proses transfer anggaran pada pengamanan Pilkada yakni tujuh provinsi dan 221 kabupaten kota.

"Bapak Mendagri Minggu ini kembali langsung turun ke daerah-daerah cek langsung daerah yang jumlah dana transfer NPHD-nya yang masih kecil," ujarnya melalui pernyataan resmi, di Jakarta, Rabu (15/07/2020).

Kemendagri meminta agar daerah terus meningkatkan jumlah transfer NPHD hingga mencapai 100 persen. Kementerian itu juga mempunyai data real time setiap hari isi kas daerah.

Lanjutnya, Mendagri Tito, juga dapat membaca data tersebut agar diketahui masyarakat luas. Pemda wajib mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Untuk diketahui, pihak Kemendagri menerangkan hingga Rabu (15/07/2020), anggaran Pilkada sesuai NPHD masih masih belum mencapai target awal. (FER).