PMJ – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan terhadap harta kekayaan dari 37 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.  Pejabat tersebut mulai dari Bupati hingga Kepala Dinas. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, bahwa kegiatan itu berlokasi di kantor Gubernur Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung selama lima hari dari 8 Juli hingga 12 Juli 2019 "KPK secara regular melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal," demikian kata Febri, dalam keterangan tertulisnya, Senin (08/07/2019). Febri pun berharap, dengan kegiatan itu dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh para pejabat. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengklarifikasi LHKPN yang disampaikan ke KPK kepada pelapornya. Masih dari keterangan Febri, hasil pemeriksaan itu akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan LHKPN jika ditemukan harta yang belum dilaporkan atau baru dimiliki penyelenggara negara. "Setelah itu penyelenggara negara tersebut menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya," terangnya menambahkan. Sementara itu, Febri menjelaskan, bahwa berdasarkan data 27 Juni 2019, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif terendah di Jawa Timur. Antara lain, Kota Blitar yang hanya mencapai 39,55 persen. "Untuk LHKPN pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang menjadi yang terendah," ungkap Jubir KPK. Berikut jadwal pemeriksaan laporan kekayaan 37 pejabat Pemprov Jawa Timur: Senin, 8 Juli 2019 1.Bupati Lumajang, Thoriqul Haq 2.Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni 3.Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono 4.Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi 5.Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto 6.Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik 7.Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena Selasa, 9 Juli 2019 1.Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari 2.Bupati Blitar, Rijanto 3.Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron 4.Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono 5.Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono 6.Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono 7.Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono 8.Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina 9.Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono Rabu, 10 Juli 2019 1.Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas 2.Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto 3.Bupati Jember, Faida 4.Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat 5.Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah 6.Sekda Kabupaten Jember, Mirfano 7.Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria 8.Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono 9.Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh Kamis, 11 Juli 2019 1.Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim 2.Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin 3.Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi 4.Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto 5.Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto 6.Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo 7.Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi 8.Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo 9.Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman Jumat, 12 Juli 2019 1.Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo 2.Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko

3. Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono. (FER).