PMJ – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi merangkul Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bekerja sama memberantas pengemplang (atau mafia pajak). Sebelumnya kedua lembaga tersebut telah bekerja sama mengungkap kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak.

"Bila memang Kemenkeu melihat ada persoalan lain yang perlu dibenahi, tidak menutup kemungkinan kerjasama seperti itu bisa dilakukan lagi," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (04/12/2019).

Sri Mulyani mengaku sempat jengkel dan kesal lantaran masih terdapat pejabat di Ditjen Pajak terlibat kasus korupsi. Sri Mulyani mendapati ada oknum pejabat di bawah kementeriannya menjadi mafia pajak.

Selain mengajak memberantas mafia pajak, KPK menyarankan Sri Mulyani melakukan langkah pencegahan munculnya mafia pajak, dengan menempatkan orang-orang berintegritas di jabatan basah (alias rawan korupsi).

"Yang lebih diprioritaskan bagaimana upaya pencegahan melalui penempatan orang secara tepat dengan melihat integritas orang-orang tersebut atau rekam jejaknya. Itu bisa juga dilakukan," ujarnya menambahkan.

"Jadi kalau Menkeu sudah punya peta siapa orang yang masuk dalam kategori merah, kuning, atau hijau maka tentu saja orang-orang yang diduga bermasalah tidak tepat menjabat posisi-posisi yang strategis. Kecuali rekam jejak mereka cukup clear," ujar Febri.

Masih dari penuturan Febri, penempatan orang-orang berintegritas untuk duduk di jabatan strategis Ditjen Pajak penting dilakukan Sri Mulyani. Alasannya, Ditjen Pajak merupakan institusi sangat vital dalam penerimaan pendapatan negara.

"Mengapa sangat penting? karena Direktorat Pajak ini salah satu institusi yang sangat vital ya, yang berkontribusi begitu signifikan untuk penerimaan negara," pungkasnya. (FER).