Jakarta, Pmjnews.com – Setelah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin dideklarasikan, muncul fenomena dukungan yang diberikan oleh pejabat publik dan kepala daerah kepada Paslon petahana tersebut. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi menuturkan netralitas pejabat negara dan kepala daerah dalam proses Pemilu harus menjadi perhatian serius. Pihaknya tidak menampik bahwa kepala daerah dibolehkan mendukung atau menjadi tim sukses pasangan Capres-Cawapres. “Yang kami khawatirkan justru turunan-turunan dari dukungan-dukungan itu, dan ini yang mestinya menjadi perhatian yang sangat serius bagi semua kalangan khususnya Bawaslu,” kata Veri dalam diskusi bertajuk ‘Fenomena Dukungan Pejabat Publik & Kepala Daerah Terhadap Petahana dan Potensi Pelanggaran’ di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018). Ia menjelaskan ada beberapa regulasi yang mengatur keterlibatan pejabat negara. Diantaranya ketika akan ikut kampanye, harus cuti dengan ketentuan satu hari dalam seminggu. Selain itu, pejabat juga dilarang menggunakan fasilitas negara. Kepala daerah, ujar Veri, dikhawatirkan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak. “Saya mengkhawatirkan bukan soal dukungannya itu, tapi ekses dukungan yang diberikan. Ini bisa menjadi persoalan yang sangat serius,” terangnya. Meski demikian, Veri mengapresiasi jika kepala daerah secara terbuka mendukung Capres-Cawapres tertentu. Hal tersebut menurutnya akan menjadi catatan bagi publik dan pengawas Pemilu dalam menyusun strategi pengawasan. “Dengan terbukanya dukungan oleh kandidat, maka sebenarnya Bawaslu sudah bisa memetakan kepala daerah mana saja yang mendukung kandidat mana,” tandasnya. Untuk diketahui, diantara kepala daerah yang mendukung Jokowi yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian Gubernur Papua Lukas Enembe. Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru-Mawardi Yahya turut mendaklarasikan dukungan pada Jokowi. Yang teranyar, 10 bupati di Sumatera Barat menggelar deklarasi terbuka mendukung Jokowi-Ma’aruf. (Red)