Jakarta, Pmjnews.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, Pemilu 2019 akan lebih diwarnai oleh persaingan Pilpres, sehingga perhatian publik pada Pileg bisa saja berkurang. Menurut dia, Pilpres ataupun Pileg sama pentingnya bagi terselenggaranya kepemerintahan di Indonesia. "Disini perlu ada edukasi politik yang lebih intensif agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pileg dan Pilpres secara cerdas," jelas Bamsoet dalam acara rilis survei nasional 'Persaingan Pasangan Capres-Cawapres 2019' di kantor Indikator Politik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018). Bamsoet mengatakan, Pilpres 2019 kembali mempertemukan Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto, namun dengan Cawapres yang berbeda. "Sebagai petahana, Jokowi mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki Prabowo. Presiden Jokowi sudah membuktikan ke publik, bahwa kinerja pemerintahannya sudah memuaskan rakyat," ujar Bamsoet. "Hal ini diperkuat berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan 72 persen responden mengaku sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Selain itu, tingkat kepercayaan pada Presiden Jokowi mampu memimpin bangsa ini juga masih tinggi sebesar 71 persen," tambah dia. Temuan hasil survei Indikator tersebut tidak hanya menunjukkan elektabilitas kedua pasangan Capres. Tetapi juga menggambarkan peta elektoral partai politik peserta Pemilu. Bamsoet yang juga merupakan Legislator Dapil VII Jawa Tengah ini, mengaku senang perolehan suara Partai Golkar bisa naik menjadi 11,4 persen. Selain karena mewujudkan Golkar Bersih, kenaikan ini ditenggarai juga karena masifnya dukungan Golkar terhadap pencalonan Jokowi - Maruf Amin. "Mesin politik Partai Golkar sudah bergerak, terutama kerja-kerja politik para caleg di semua tingkatan. Ditambah lagi dengan mesin relawan yang jumlahnya sangat banyak. Golkar akan tetap di hati rakyat, karena Suara Golkar Suara Rakyat," tandas Bamsoet. Ia berharap, Pemilu 2019 bisa berjalan damai, efektif dan berkualitas. Terlebih, anggaran Pemilu 2019 lebih besar dari sebelumnya, mencapai Rp 38,2 triliun untuk KPU, Bawaslu dan Polri. "Masalah-masalah yang menimbulkan potensi kerawanan harus diantisipasi secara cermat. Khususnya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang belum selesai," imbuh dia. (Akrt)