PMJ- Pemerintah dipastikan tidak pernah melakukan intervensi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara. Hal tersebut dikatakan Menko Polhukam Wiranto di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). “Apalagi membangun konspirasi kecurangan terstruktur, sistematis, masif untuk memenangkan paslon tertentu. Intervensi saja tidak pernah, apalagi membangun konspirasi. Tidak mungkin dan tidak bisa seperti itu," kata Wiranto. Hal ini kata Wiranto harus diklarifikasi lantaran tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur dan bernuansa fitnah, dan tidak benar serta tidak mendasar. “Saya katakan di situ sangat tendensius ngawur fitnah yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara Pemilu terutama KPU dan Bawaslu termasuk hasilnya, hasil Pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan," jelasnya. Para penyelenggara pemilu itu, kata Wiranto dipilih oleh DPR sehingga posisi KPU dan Bawaslu tidak tergabung dalam struktur negara. Pemilu serentak 2019 menurut Wiranto termasuk Pemilu terbesar dan terumit di dunia. Ada 192 juta orang yang masuk dalam daftar pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 813 ribu. "Dan dilaksanakan secara terbuka dan diawasi semua pihak, tidak tertutup, boleh diawasi. Terbukti dapat dilaksanakan dengan aman, lancar dan damai. Kita sudah merasakan aman betul, lancar iya, damai iya sehingga kita mendapatkan apresiasi dari 33 negara, mereka apresiasi memberikan penilaian positif bahwa Pemilu yang berat sulit, masif dapat dilaksanakan damai, tertib, lancar, aman," tutupnya. (WS/02)