PMJ - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengimbau agar seluruh elemen masyarakat mampu menahan diri serta tetap berkomitmen mewujudkan Pemilu yang kondusif dan damai. Walaupun terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pemilu, DPD RI mengajak kepada seluruh elemen agar menghormati berbagai instrumen hukum dan konstitusi di Tanah Air. “Euforia saling klaim menang dari masing-masing calon dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan hendaknya tidak menggangu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di dalam negeri,” terang Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, di Jakarta, Selasa (30/04/2019). Nono melanjutkan, dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, DPD RI menganggap bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dikaji ulang. Hal itu mengingat banyak persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, salah satunya yaitu adanya korban jiwa dari anggota KPPS sebanyak 318 orang, dan ribuan anggota KPPS dilaporkan sakit setelah bertugas melakukan pemungutan suara. “Kami ikut prihatin dan bela sungkawa terhadap korban yang sudah mencapai di angka 300. Saya kira ini bukan hanya merupakan catatan bagi kita semua bahwa Pemilu kali ini menelan korban yang luar biasa,” ujarnya. “Karena itu ke depan memerlukan kajian kita bersama, semua pihak merasakan hal itu, dan perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Kaji secara mendalam dan lakukan simulasi. Nanti ke depan seperti apa, kita berharap ada keputusan yang terbaik,” katanya lagi. Nono pun mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait KPU terkait rekapitulasi akhir suara pada tanggal 22 Mei 2019. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang muncul mengarah pada tindakan-tindakan pengerahan massa yang berakibat pada tindakan anarkis yang melanggar hukum. “Kita berharap agar pemerintah, khususnya untuk TNI-Polri melakukan pengamanan dengan semestinya, dan bila perlu tindakan tegas apabila sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan,” tuturnya. “Kita sebagai bangsa yang semakin dewasa memaknai demokrasi, harusnya apapun proses demokrasi pasti ada menang dan kalah. Yang kalah jangan ngawur, melakukan tindakan yang merugikan kita semua,” jelas anggota dewan asal Provinsi Maluku tersebut. Selain itu, DPD RI juga menyoroti masalah tingginya harga tiket pesawat dan juga antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Tingginya harga pesawat, dianggap tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga mengganggu sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Harga tiket pesawat yang tinggi mengakibatkan turunnya jumlah turis di berbagai daerah. DPD RI kembali meminta kepada pemerintah sebagai regulator penerbangan agar supaya dapat menertibkan maskapai-maskapai penerbangan yang masih belum menunjukkan keberpihakan kepada warga dan bangsa. “DPD RI melalui Komite II kiranya dapat segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik ini,” ujar Nono. Sementara itu, terkait antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadhan, DPD RI meminta kepada pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. (FER)