logo-pmjnews.com

News

Jumat, 2 Februari 2024 11:06 WIB

Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes di RSUD Surabaya Dikirim ke Kejagung

Editor: Fitriawan Ginting

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan sambutan di acara PWI. (Foto: PMJ News)
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan sambutan di acara PWI. (Foto: PMJ News)

PMJ NEWS - Berkas kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan di RSUD dr Mohammad Soewandhie, Surabaya, Jawa Timur ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah dikirimkan kembali oleh Bareskrim Polri.

Disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, berkas tersebut dikirim dengan tersangka inisial RP yang pada 25 November 2022 yang sempat dikembalikan Kejagung.

"Telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI," kata Trunoyudo, Kamis (1/2/2024).

Diterangkan Trunoyudi, pengembalian berkas dilakukan setelah penyidik melengkapi semua catatan dari jaksa peneliti. Sehingga, penyidik berhasil mengembalikan berkasa pada 16 Januari 2024.

Adapun, duduk perkara kasus berawal dari RSUD dr Mohammad Soewandhie, Surabaya melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, sesuai DPA SKPD tahun anggaran 2012.

"Rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000," urainya.

Dari pengadaan itu terendus dugaan melawan hukum yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa. Di antaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu, dalam rangka pengurusan tender.

Tindakan curang itu, diduga terjadi mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran. Sehingga, berdasarkan perhitungan BPK RI, ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp 13.213.174.883.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BERITA TERKAIT