PMJ NEWS - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengingatkan pemilu sebagai ajang adu gagasan, bukan kesempatan untuk saling adu kekuatan uang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ivan usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Agama di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

"Intinya PPATK sangat serius bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga bahwa pemilihan kontestasi politik ini benar-benar adu gagasan bukan adu kekuatan uang," ungkap Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Jumat, (15/9/2023).

"Apalagi kekuatan uang yang berasal dari hasil tindak pidana, nah itu yang PPATK perhatikan, karena itu tindak pidana pencucian uang," sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Ivan juga memastikan PPATK akan mendukung dan membantu KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024. Termasuk menghindari peredaran dana ilegal dalam pembiayaan kontestasi politik.

"PPATK siap mendukung dan membantu KPU terkait dengan bagaimana kita menghindari adanya dana-dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk digunakan untuk pembiayaan kontestasi politik ini," terangnya.

Ivan juga menyatakan PPATK siap menerima berkas atau data keuangan para peserta Pemilu untuk kemudian di periksa. Kemudian pihaknya akan kembali menyerah data keuangan tersebut ke KPU RI.

"Kalau terjadi dugaan Tindak pidana, PPATK akan selesaikan dengan penegak hukum lainnya diranah Pencucian uang, kita siap untuk menjaga Pemilu bersih ke depan sesuai bidang kita masing-masing," tukasnya.

"Nanti, kami akan bertukar informasi, sosialisasi sama-sama dengan KPU, dan kami siap mendukung pemilu ini agar menjadi pemilu yang bersih ke depan," imbuhnya.