PMJ NEWS - Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti mengungkap sempat adanya kesulitan dalam melakukan penelusuran dan penanganan kasus tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) penjualan ginjal jaringan internasional Bekasi-Kamboja.

Krishna menuturkan bahwa penanganan kasus TPPO lain yang berada di Kamboja tidak mengalami kesulitan. Namun untuk kasus jual beli ginjal ini memerlukan koordinasi yang lebih rumit.

“Pada kasus TPPO (ginjal) ini kami mengalami kesulitan. Nah kesulitan itu menjadi tantangan bagi kami. Sehingga kami harus melakukan koordinasi yang ketat dengan didukung oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) khususnya karena kami tidak punya atase Polri di Kamboja, kami meng-employing dukungan dari atase pertahanan,” ujar Krishna saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (20/7/2023).

Krishna menjelaskan bahwa perihal TPPO jual beli ginjal belum adanya kesepahaman antar kelembagaan. “Belum ada kesepahaman tentang kasus-kasus TPPO, baik di lingkungan internal dalam negeri domestik khususnya kementerian lembaga, termasuk KBRI, sebagian menganggap ini belum terjadi tindak pidana. Tapi kami meyakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana,” paparnya.

Lebih lanjut, Krishna mengungkapkan bahwa kegiatan transplantasi ginjal di Kamboja dilakukan di Rumah Sakit milik pemerintah, yakni Preah Ket Mealea Hospital.

Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di Ruah Sakit Pemerintah, dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi, bahkan kami ke staf khusus Perdana Menteri, berkomunikasi untuk meminta bantuan memulangkan para korban TPPO,” ungkapnya.

“Kami juga berkomunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja, kami juga berkomunikasi ketat dengan Interpol Kamboja dan Alhamdulillah kasus ini bisa terungkap,” tandasnya.