test

Hukrim

Jumat, 16 Juni 2023 12:23 WIB

KPK Eksekusi Eks Rektor Unila Karomani ke Lapas Kelas 1 Bandar Lampung

Editor: Hadi Ismanto

Terdakwa Karomani hadir di PN Tanjungkarang, Bandarlampung untuk menjalani sidang kasus suap Unila. (Foto: PMJ News/Twitter @InfoGueID)

PMJ NEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengekseskusi terpidana kasus suap, mantan Rektor Universitas Lampung (UNILA) Karomani ke Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Selain Karomani, dua terpidana lainnya mantan Warek I Bidang Akademik Unila, Prof Heriyandi serta Eks Ketua Senat Unila, Muhammad Basri dijebloskan ke lapas yang sama.

"Jaksa Eksekutor KPK selanjutnya memasukan para Terpidana tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung untuk menjalani pidana sebagaimana putusan," ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).

Ali menjelaskan, Karomani dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Di sampih hukuman pidanga, majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Karomani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8,075 Miliar dan SGD10 ribu (dollar Singapura).

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," tuturnya.

"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun," imbuhnya.

Sedangkan Heryandi dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti kurungan 2 bulan. Selain itu, Heryandi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta.

Terakhir, terpidana Muhammad Basri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Muhammad Basri juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp150 juta.

BERITA TERKAIT