PMJ NEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tegas dalam menegakkan hukum pidana maupun administrasi pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tanpa pandang bulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Permintaan pak presiden agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi. Tidak melihat siapa saja, yang penting peyelenggaraan Pemilu lebih baik lagi ke depan," ujar Rahmat Bagja kepada wartawan usai pertemuan.

Bagja mengungkapkan, pada pertemuan tersebut Jokowi juga menceritakan saat diperiksa Bawaslu ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut Jokowi mengapresiasi ketegasan Bawaslu.

"Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas. Kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam lakukan proses kampanye, penggalangan massa, dan lain-lain," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bagja mengatakan dalam pertemuan ini juga dibahas soal politisasi SARA hingga kampanye hitam. Dia menegaskan pemerintah dan Bawaslu sepakat agar poltitisasi SARA, hoax, dan kampanye hitam dihentikan dalam Pemilu 2024.

"Kami pemerintah (dan) Bawaslu mempunyai pandangan yang sama megnenai politisasi SARA, hoaks, dan juga black campaign yang harus diturunkan ke depan agar tidak terjadi polarisasi," tukasnya.