PMJ NEWS -  Pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak di Indonesia menjadi salah satu hal yang kerap menyita perhatian publik. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawanti dalam siaran Podcast Polri Presisi bersama Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan salah satu fokus utama sebelum membicarakan perempuan dan anak adalah dengan mengetahui jumlah keduanya yang mengisi 2/3 populasi masyarakat di Indonesia.

"Ketika kita bicara masalah perempuan dan anak, memang perempuan mengisi setengah populasi di Indonesia dan anak itu masuk ke dalam 1/3 populasi. Totalnya terdapat 84,4 juta anak di Indonesia dan 133 juta perempuan," kata  Bintang Puspayoga, seperti dikutip dalam siaran Podcast Polri Presisi, Sabtu (25/9/2021).

Melalui jumlah tersebut, Argo diajak untuk membayangkan bagaimana proses pemenuhan hak dan kewajiban terhadap perempuan dan anak yang harus dibantu melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Dengan jumlah tersebut, kita selalu bilang bahwa sumber daya paling  berharga bagi negara bukan hanya pada  tambang atau minyak bumi, tapi sumber daya manusia yang paling berharga itu adalah manusia itu sendiri," imbuhnya.

"Kita melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencoba untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap perempuan dan anak. Langkah-langkah pendekatan, sosialisasi hak perempuan dan anak, pendekatan pelayanan dan kelembagaan untuk melindungi mereka terus kita galakkan," terang Bintang.

Bicara mengenai hak perempuan dan anak, Argo lantas menelisik lima isu prioritas yang diarahkan Presiden Joko Widodo terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Lima isu tersebut antara lain, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, peningkatan peran ibu dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan kasus kekerasan pada anak, penurunan kasus pekerjaan yang melibatkan anak serta perkawinan pada anak.

"Apa yang menjadi prioritas dari penyelesaian lima isu tersebut?" tanya Argo.

"Sangat menarik pertanyaannya, karena dari lima isu itu kita harus melihat mana yang menjadi hulu. Dari lima arahan presiden, kami melihat peningkatan pemberdayaan perempuan dalam wirausaha menjadi kunci permasalahan isu lain, baik itu dalam hal kekerasan hingga pekerjaan terhadap anak," terang Bintang.

Dengan melihat fokus utama berupa pemberdayaan dalam bidang wirausaha, Bintang selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai membenahi dan memberdayakan perempuan dengan memberikan sejumlah bantuan melalui program-programnya agar perempuan bisa mandiri dengan usahanya yang dibangun sendiri.

"Ketika bicara UMKM hampir 98% UMKM ada dan 50%nya ini dikelola perempuan. Kami di KemenPPPA itu fokus ke pemberdayaan perempuan pra-sejahtera melalui satu program, ada sekitar 10,8 juta yang berhasil diberdayakan," jelasnya.

"Selain itu, ada juga perempuan yang menjadi kepala keluarga dan penyintas kekerasan juga ikut diberdayakan," lanjut Bintang.

Bintang menyebut, melalui bantuan pemberdayaan dari KemenPPPA, para perempuan akan berdaya dan mampu secara ekonomi. Berawal dari itulah, ia yakin masalah-masalah atau isu lain baik itu pekerjaan hingga perkawinan yang melibatkan perempuan dan anak dapat diselesaikan.

"Karena hampir semua masalah yang membawa perempuan dan anak itu berasal dari faktor ekonomi.  Meskipun memang juga ditemukan di beberapa daerah yang mana faktor utamanya berasal dari budaya di daerah tersebut," pungkasnya.