PMJ NEWS - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membantu penyelidikan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk. Dalam hal ini, BSSN mengambil posisi sebagai ahli.

"Tadi kami pertemuan di atas untuk berbicara masalah BPJS Kesehatan, hanya itu yang bisa kami sampaikan, saat ini masih penyelidikan," ungkap Kepala Pusat Operasi Keamanan BSSN, Brigjen TNI Ferdinand Mahulette di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Kendati begitu, Ferdinand tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hasil pertemuan dengan Polri dan progres penyelidikan kasus ini. "Sebenarnya kami enggak punya kapasitas untuk ngomong itu," ujarnya.

Sementara itu, Juru bicara BSSN Anton Setiyawan mengatakan tim BPJS saat ini masih memverifikasi sampel data penduduk. Saat ini tim BSSN dan BPJS masih memastikan pelaku tidak menanam backdoor, sehingga memungkinkannya tetap memiliki akses ke sistem.

Selain itu, tim berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada sistem yang terganggu akibat dugaan kebocoran data tersebut. "Tim BSSN memberikan beberapa rekomendasi untuk mitigasi dampak dari insiden ini," kata dia.

Sebelumnya, data 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan dijual di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.