logo-pmjnews.com

News

Selasa, 18 Mei 2021 15:55 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah Mampu Turunkan Positive Rate Covid-19

Editor: Ferro Maulana

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Instagram Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Instagram Kemendagri)

PMJ NEWS -  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) untuk memanfaatkan keberadaan forum tersebut.

Menurut Tito, hal itu bertujuan agar terbangun kekompakan serta sinergisitas dalam mengambil serta melaksanakan kebijakan di daerah. Termasuk saat penanganan pandemi Covid-19.

"Tren angka positif atau positive rate yang harus diupayakan turun kurvanya, angka kesembuhan atau recovery rate yang harus naik,” tutur Tito dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Instagram Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Instagram Kemendagri)

“Adapun angka kematian atau fatality rate yang harus terus menurun, dan angka ketersediaan tempat tidur pasien Covid-19 atau Bed Occupancy Ratio BOR yang harus di bawah 50 persen," tegasnya lagi.  

Lebih jauh Tito menerangkan, penanganan Covid-19 membutuhkan kebersamaan lintas stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat.

Berikutnya, kepala daerah agar benar-benar memanfaatkan forum ini, sehingga kompak dan sinergi dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan di daerah, penanganan krisis ini memerlukan kebersamaan banyak stakeholder, terutama dalam mengendalikan masyarakat (social control).

Lebih jauh Tito menambahkan, hingga saat ini Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dinilai mampu mengendalikan laju pandemic Covid-19.

Namun demikian, semua pihak perlu tetap waspada lantaran kondisi begitu dinamis. Alasannya, situasi Indonesia dapat dipengaruhi oleh situasi negara lain.

"Situasi negara lain dapat berpengaruh terhadap negara kita. Dan situasi di suatu daerah dalam negara kita dapat berpengaruh terhadap daerah lain," sambungnya.

Masih dari penuturan Tito, Kemendagri bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setiap minggu melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan memperbarui situasi terkini di daerah. 

BERITA TERKAIT