Senin, 5 April 2021 14:50 WIB
Ketua DPR Minta Proses Penanganan Darurat Banjir di NTT Dimaksimalkan
Editor: Ferro Maulana
PMJ NEWS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta proses pencarian korban serta penanganan darurat bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimaksimalkan. Selain itu, Puan juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya bencana susulan.
Lebih jauh Puan menuturkan, koordinasi penanganan banjir bandang di NTT tersebut harus melibatkan tim SAR di Flores dan di Provinsi NTT, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) pusat dan daerah, TNI-Polri, serta pemerintah daerah.
“Terus lakukan pencarian korban. Koordinasi semua kekuatan SAR, dan tim SAR terdekat seperti di Bali dan NTB saya harap membantu pencarian korban,” tutur Politisi PDI-P ini menegaskan, Senin (5/4/2021).
Berikutnya, Puan pun meminta kepada pihak-pihak terkait untuk mencari penyebab banjir bandang sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Begitu juga dengan penanganan kondisi darurat yang harus dilakukan dengan penyediaan obat dan makanan, trauma healing, penanganan masyarakat rentan (lansia, anak-anak, difabel, atau berkebutuhan khusus), serta mengantisipasi bencana susulan.
“Mitigasi bencana ditingkatkan, masyarakat dan Pemda serta BNPB setempat diharap waspada cuaca ekstrim,” imbaunya.
“Kerahkan sumber daya daerah dan pusat. Kerahkan kekuatan dari Pemda / BPBD, TNI, Polri, masyarakat, dan semua stake holders untuk melaksanakan tanggap darurat,” tuturnya menambahkan.
Untuk diketahui, BMKG telah merilis adanya dua bibit siklon tropis yang dapat berdampak pada cuaca ekstrem.
Salah satunya potensi curah hujan deras dan angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada sepekan ini, 3–9 April 2021. Hingga hari ini, Senin (5/4), terjadi banjir bandang di wilayah NTT.
Perkembangan terkini bencana banjir bandang yang terjad di Kabupaten Flores Timur pada Senin (5/4/2021), pukul 05.00 WIB, ratusan warga mengungsi, puluhan warga lainnya hilang, serta puluhan warga meninggal dunia.
Menurut data BMKG, sebanyak sembilan desa di empat kecamatan terdampak bencana tersebut. Lalu, kerugian materil masih tercatat 17 unit rumah hanyut, 60 rumah terendam lumpur, dan 5 jembatan putus.
BPBD setempat masih terus melakukan pendataan dan verifikasi dampak korban maupun kerusakan infrastruktur.