PMJ NEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati untuk lebih menghemat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Apalagi saat ini anggaran negara tengah terguncang akibat pandemi Covid-19.

"Sekali lagi APBN terbatas, APBD terbatas, jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit," ujar Jokowi saat membuka Munas V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jumat (26/3/2021).

Presiden mengatakan, para kepala daerah memiliki setidaknya dua skala prioritas dan mengkonsentrasikan anggaran di program itu. Hal ini agar pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dirasakan oleh masyarakat manfaatnya.

"Saya pingin semua pasar di kabupaten selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, ya sudah konsentrasikan ke sana. 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," tuturnya.

"Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua, jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas," imbuhnya.

Jokowi menyebut apabila anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa adanya prioritas, tidak akan ada hasilnya. Bahkan, para kepala daerah bisa saja tak terpilih lagi dalam pemilihan berikutnya.

"Tahu-tahu udah 5 tahun enggak kepilih, karena enggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun enggak kelihatan apa-apa karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja. Sekali lagi lakukan konsolidasi pos anggaran," terangnya.

Menurut Jokowi, setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam 5 tahun kepemimpinannya. Jokowi mengingatkan agar program prioritas yang dibuat harus betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat.

"(Buat) 2 saja skala prioritas yang dibiayai secara penuh, full untuk menghasilkan produk maksimal, cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan, money follow program. Anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas," tukasnya.