PMJ- Berbagai insiden dalam beberapa pekan terakhir di negeri ini seperti kericuhan demo mahasiswa hingga kasus penusukan Menkopolhukam Wiranto, menjadi sorotan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

William menilai rentetan peristiwa tersebut bukanlah kebetulan. Melainkan suatu upaya sistematis untuk mengganggu pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Saya khawatir ada kelompok radikal yang menyusup melalui kedok aksi demokrasi. Demokrasi yang disepakati oleh para pendiri bangsa bukan lah demokrasi anarkis yang kebablasan. Tapi demokrasi konstitusional, di mana demokrasi dilaksanakan dalam koridor konstitusi,” ungkap William, di Jakarta, Minggu (13/10/2019).

William menegaskan Indonesia tidak menganut kedaulatan rakyat liberal yang mutlak tanpa batasan. Demokrasi yang dianut di Tanah Air mempunyai dimensi koridor kedaulatan hukum untuk mencegah kebebasan yang disalahgunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia yaitu negara hukum.

Kedaulatan hukum di Indonesia terletak di pundak penegak hukum, terutama yakni kepolisian. Kepolisian akhir-akhir ini berjibaku untuk mengamankan negara ini dari ancaman kaum radikal yang semakin nyata terlihat di masyarakat.

“PSI mendukung penuh langkah kepolisian untuk menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi di Indonesia sudah ditunggangi oleh hama demokrasi yakni kelompok kaum radikal. Mereka dengan liciknya tidak segan menunggangi demokrasi dan berlindung di balik HAM untuk suatu saat ketika mereka mengkonsolidasi kekuasaan akan menghilangkan demokrasi dan HAM itu sendiri dengan menerapkan sistim khilafah,” ujar William.

Masih dari penuturan William, kejadian demonstrasi yang berakhir rusuh sampai kejadian penusukan Menkopolhukam adalah tanda-tanda bahwa negara sedang digoyang oleh kelompok kaum radikal yang berlindung di balik narasi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. William berharap aparat keamanan akan tetap tegas mengamankan Ibukota Jakarta menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih.

“Kami sadar betul situasi ini dan menyaksikan betapa besar perjuangan dan pengorbanan kepolisian akhir-akhir ini untuk mengamankan Indonesia dari kekacauan. PSI mendukung penuh kepolisian dalam mengamankan NKRI, terutama dalam mengawal pelantikan Presiden Joko Widodo yang secara sah dan konstitusional terpilih oleh jutaan masyarakat Indonesia,” pungkas William. (FER)