PMJ – Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau bahwa masih terdapat potensi polarisasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengungkapkan, semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat lantaran Pilkada 2020, utamanya terhadap media sosial, yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoax, dan lain-lain. Apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," tuturnya, di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Sementara itu, kampanye hitam (atau negative) yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan masyarakat, harus dilawan, caranya dengan membuat berbagai kampanye positif.

"Di sinilah peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," ujar Bahtiar menambahkan.

Selanjutnya, politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020 yang akan digelar di 270 daerah.

Ancaman dan potensi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.

"Memang butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," pungkasnya. (FER).