PMJ - Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan dalam rangka mempercepat penanganan virus corona (atau Covid-19) di Indonesia.

Arahan tersebut mulai dari soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai penyaluran bantuan sosial.

Lima arahan itu dijelaskan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan para kabinetnya. Rapat berlangsung secara teleconfenrence membahas soal percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Kepala Negara memimpin rapat dari Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5/2020). Berikut lima arahan penting Presiden Jokowi:

Pertama, Presiden Jokowi menegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB.

“Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” tutur Jokowi.

“Yang sedang kita siapkan, ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah masih tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. TNI-Polri diminta memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan.

“Perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” jelasnya menambahkan.

Kedua, laporan yang diterima dari para Gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB, memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran COVID-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah.

“Oleh sebab itu, saya minta kepada Menteri yang terkait dengan ini, saya minta seluruh Kepala Daerah untuk memperkuat Gugus Tugas di tingkat RT, RW, atau desa atau misalnya di Bali ada desa adat. Ini penting sekali, ini kunci. Kuncinya ada di sini, Gugus Tugas tingkat RT, RW, atau desa atau desa adat,” katanya lagi.

Ketiga, Presiden Jokowi meminta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Puskesmas harus diperkuat.

“Karena kita memiliki 10.134 puskesmas di seluruh tanah air dan 4.000 diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, juga ada 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani JKN,” tuturnya.

“Ini betul-betul perlu diefektifkan, sehingga Puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus COVID-19 yang ada di lingkungan wilayah itu, juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG,” jelasnya menambahkan.

Keempat, penyaluran Bansos Tunai, Paket Sembako, BLT Desa harus dipercepat, prosesnya disederhanakan.

“Laporan terakhir yang saya terima, BLT Desa baru kurang lebih 15 persen, kemudian Bansos Tunai baru kurang lebih 25 persen. Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa Minggu ini akan selesai semuanya,” paparnya.

“Oleh sebab itu, kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara DTKS dan non-DTKS segera diselesaikan. Beri fleksibilitas pada daerah, terutama pemerintah desa, untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga,” uiranya melanjutkan.

Yang kelima, saya juga minta pengawasan protokol kesehatan di klaster industri ditingkatkan lagi.

“Ini klaster industri perlu dilihat karena ini ada 1-2 yang mulai masuk ke sana,” pungkasnya. (FER).