PMJ – Amerika Serikat telah melakukan embargo terhadap negara Venezuela mulai Senin (05/08/2019) waktu setempat. Gerakan ini ditandai dengan Presiden AS Donald Trump yang menandatangani perintah eksekutif berdasarkan Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional dan Undang-Undang lainnya. “Saya telah menentukan bahwa ada keperluan untuk memblokir properti (dari) Pemerintah Venezuela mengingat berlangsungnya perebutan kekuasaan oleh rezim Nicolas Maduro yang tidak sah. Pelanggaran hak asasi manusia rezim, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan warga Venezuela. (Ada juga) pembatasan kebebasan pers, serta upaya berkelanjutan untuk membungkam Presiden sementara, Juan Guaido dari Venezuela dan Majelis Nasional Venezuela yang terpilih secara demokratis," jelas Trump kepada para pemimpin Kongres. Untuk diketahui, Amerika Serikat menuduh Venezuela atas perlakuan ‘tidak manusiawi’ dari Presiden Nicolas Maduro. Selain itu, Negeri Paman Sam tersebut juga telah bekerja untuk menggalang negara-negara seluruh dunia agar juga mengisolasi rezim Maduro, sebagai cara untuk memaksanya turun dari kekuasaannya. Penolakan pengakuan rezim Maduro juga dilakukan oleh negara-negara di benua Amerika yang telah menolak mengakui keanggotaan Venezuela di beberapa organisasi regional Benua Amerika, serta beberapa negara di Eropa. Dengan blokade ini, AS resmi menolak hubungan ekonomi dengan Venezuela dan juga menutup hubungan diplomasi sementara dengan negaranya. Menghadapi ini, Maduro menegaskan Venezuela akan tetap menjadi negara yang bebas dan independen. Dia juga telah meminta Duta Besar Venezuela untuk mengecam pernyataan ilegal blokade ini di Dewan Keamanan PBB. “Seluruh Venezuela yang bersatu baik secara sipil dan militer menolak pernyataan Donald Trump tentang karantina dan kemungkinan blokade,” kata Maduro dalam pernyataan yang disiarkan di televisi lokal. (Sumber: Washington Times/ DEW/ FER).