PMJ - Banjir yang melanda hampir semua wilayah di Jabodetabek pada awal tahun menimbulkan kerugian materi. Pemerintah Kota Depok merilis jumlah kerugian akibat bencana ini sekitar Rp9 miliar.

"(Baru dihitung sekitar) 50-an persen sudah sampai Rp9 M (miliar). Nah ini belum semuanya, artinya yang (sudah) kita hitung. Ini sedang kita hitung," ungkap Wali Kota Depok Mohammad Idris usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Depok, di Gedung DPRD, Senin (6/1/2020).

Idris juga menuturkan, untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor memiliki hambatan dalam pengadaan. Pasalnya, pengadaan melalui lelang membutuhkan waktu lebih lama.

"Misalnya kayak bencana longsor seperti itu, kalau dananya lebih dari Rp1 M (miliar) harus dilelang. Nah itu yang kita komunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri, kalau bisa nggak usah lelang. Kalau lelang kan lama lagi," jelasnya.

Selain itu, kata Idris, Pemkot telah meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memasukkan Depok ke dalam daerah status tanggap darurat bencana. Sehingga Biaya Tak Terduga Provinsi Jabar bisa membantu pemulihan.

"Kita sudah minta supaya dikeluarkan SK Gubernur (tentang penetapan daerah tanggap darurat bencana banjir dan longsor), supaya penggunaan dana BTT di (APBD) Provinsi (Jabar) bisa membantu Kota Depok," tukasnya.(Hdi)