PMJ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan gubernur se-Indonesia mengadakan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dilakukan usai Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Jokowi dalam pertemuan tersebut memberikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan birokrasi dan omnibus law di daerah.

"Arahannya memastikan seluruh pelaksanaan birokrasi, termasuk investasi, beres. Jangan dipersulit, jangan ada yang main-main. Terus, sampaikan fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu sampai betul kepada mereka yang mau investasi. Kalau itu sudah bisa, diharapkan investasi bisa maju dengan cepat," kata Ganjar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Omnibus law itu kan pusat. Jadi presiden sih menarik menyampaikan semacam omnibus law di daerah. Sehingga perda-perda yang repot-repot itu dibikin seperti itu. (Tadi) disampaikan, bagus. Pak Presiden minta review perda pergub yang mengganggu. Saya kira baik juga," sambungnya.

Ganjar mengaku akan melaksanakan arahan presiden, termasuk soal omnibus law di daerah. "Perda sih sebenernya tidak terlalu banyak mengganggu ya. Yang mengganggu itu, sikap politik yang njelehi (nyebelin) gitu loh. Saya mau ada investasi nih, 30 sekian triliun, tata ruangnya nggak beres-beres di kabupaten,” ungkap Ganjar.

“Terus kita minta kapan mau itu diselesaikan? 'Ya Pak ini masih negosiasi'. Oh nggak, itu komitmen rendah. Yang begini-begini ini kita masih harus punya seni memukul, seni dialog, seni lobi, agar mereka mau. Kalau mereka menyandera kan tidak bisa," lanjutnya. (BHR)