PMJ - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp155 miliar untuk menerapkan program Asesmen Nasional (AN). Program pengganti Ujian Nasional (UN) ini akan diselenggarakan mulai Maret atau April 2021.

Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud, Samsuri menyebut penggunaan biaya yang dialokasikan tersebut nantinya untuk mengembangkan model dan kajian Asesmen Nasional.

"Untuk asesmen pembelajaran ada sekitar Rp155 miliar. Ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja, tapi pengembangan model-model atau kajian-kajiannya," ungkap Samsuri saat konferensi pers virtual, Selasa (27/10/2020).

Selain itu, kata dia, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sosialisasi dan pendampingan sekolah dan guru selama masa transisi dari UN ke Asesmen Nasional.

"Kemudian bersamaan dengan sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum yang bisa dibilang sebagai kurikulum baru, tapi masih mengadopsi kurikulum 2013," tuturnya.

Asesmen Nasional sendiri terdiri dari tiga pengujian. Mulai dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter Peserta Didik, dan Survei Lingkungan Belajar terhadap sekolah dan guru.

Sementara Sekertaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im menyebut evaluasi dalam Asesmen Nasional pengganti Ujian Nasional (UN) dimulai berlaku pada 2021. Nantnya, guru akan bertugas untuk mengevaluasi para siswa.

"Mengenai kebijakan asesmen yang menggantikan UN. Jadi Asesmen Nasonal tidak sama dengan UN. Di UN kita yang evaluasi, tapi di asesmen yang evaluasi siswa (para) guru. Karena guru yang tahu, siswa dievaluasi secara komprehensif," kata Ainun.

Ia menambahkan, sejatinya Kemendikbud saat ini sudah mulai melakukan sosialisasi kepada mitra, sekolah, dan legislatif DPR RI dalam sejumlah forum.

"Sebetulnya sekarang sudah mulai proses sosialisasi. Mas Menteri (Nadiem Makarim) sering menyampaikanya baik ke Komisi X atau dalam berbagai forum," terang Ainun.(Hdi)