PMJ – Presiden RI Joko Widodo mengimbau jajarannya berhati-hati dalam menerapkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala Negara menegaskan kebijakan itu harus berdasarkan terhadap data di lapangan agar efektif.

"Mengenai pelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan betul-betul sebuah keputusan yang benar," terang Jokowi dalam rapat terbatas 'Evaluasi Pelaksanaan PSBB' melalui teleconference, di Jakarta, Selasa (12/05/2020).

"Hati-hati dengan pelonggaran PSBB," ucapnya menegaskan.

Presiden Jokowi memaparkan, 70 persen kasus positif Covid-19 berasal dari Pulau Jawa. Sementara, tingkat kematian tertinggi yaitu 82 persen berada di wilayah tersebut. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar penanganan corona di Pulau Jawa lebih ditingkatkan lagi.

"Saya minta gugus tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa betul-betul secara efektif, terutama dalam dua Minggu ke depan ini, kesempatan kita sampai Lebaran harus kita gunakan," pintanya menegaskan.

Kemudian, Jokowi juga meminta evaluasi mendetail terkait penerapan PSBB. Saat ini terdapat 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Kita ingin ada evaluasi detail, poda provinsi dan kabupaten/ kota mengenai data tren penambahan dan penurunan kasus baru (Covid-19), baik yang menerapkan PSBB maupun tidak,” ujar Jokowi.

Lanjut Jokowi, evaluasi dilakukan dengan melihat data kasus positif Covid-19, baik sebelum maupun sesudah penerapan PSBB. Alasannya, menurut Jokowi, efektifitas PSBB di setiap wilayah berbeda-beda.

“Hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah, ini memang pelaksannnya juga dengan efektifitas berbeda-beda, ada daerah yang penambahan kasus baru mengalami penurunan yang gradual, konsisten tapi tidak drastis, ada daerah yangpenambahan kasusnya turun tapi belum konsisten dan masih fluktuatif,” paparnya.

“Ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelumnya PSBB. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa, kenapa?,” tuturnya menutup pembicaraan. (FER).