PMJ – Aksi para perusuh yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di beberapa wilayah di Tanah Air, berujung pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Antara lain, aksi membakar Halte Transjakarta, pos polisi dan perusakan gedung Kementerian.

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan memproses hukum seluruh aktor yang melakukan tindak kriminal dalam aksi penolakan Omnibus Law.

"Pemerintah bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," tutur Mahfud menegaskan dalam keterangan persnya.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengecam aksi demo yang berujung anarkis itu. Menurutnya, hal ini menganggu rasa aman masyarakat.

"Demonstrasi yang anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum," kata Hasto, di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Terpisah, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyayangkan sejumlah fasilitas publik yang dirusak oleh perusuh dalam aksi demonya.

"Kami berharap semua pihak menahan diri, demokrasi tidak melarang demonstrasi. Namun dilarang melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas publik seperti halte, kantor dan tempat ibadah, ayat musala," imbaunya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun khawatir masyarakat semakin menderita bila terus terjadi kerusuhan di daerah. Alasannya, saat ini ekonomi sedang sulit.

"Hemat saya, Indonesia sudah diambang resesi. Rakyat akan tambah menderita bila kerusuhan terus terjadi diberbagai daerah. Mari kita utamakan dialog dalam menyelesaikan silang pendapat, kita kembali kepada nilai Pancasila," tegas Jazuli.

Partai Oposisi Ikut Mengecam

Partai yang menolak RUU Cipta Kerja Disahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga mengecam aksi kerusuhan yang berujung anarkis tersebut.

"Saya menyesalkan berbagai aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di berbagai provinsi diwarnai kekerasan, berbagai video viral yang berdar seperti bukan laku manusiawi saja. Saya juga berharap penyampaian aspirasi bisa secara tertib dan menjaga fasilitas publik," keluh Politisi PKS Mardani Ali Sera.

Sedangkan di daerah, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto juga mengecam perusakan fasilitas umum di wilayah Malioboro ketika demonstrasi menolak UU Cipta Kerja telah melukai warga Yogyakarta. Alasannya, aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan Malioboro menjadi lumpuh.

"Dukungan kepada Kepolisian RI untuk segera menangkap dalang dan pelaku perusakan. Dan hukum berat," sambung Eko.

DPRD DIY berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses hukum dan dihukum berat. Ia menambahkan, para perusuh disebutkan tidak membawa aspirasi, namun melakukan perusakan yang merugikan bagi rakyat Yogyakarta. Malioboro merupakan sumber penghidupan banyak orang, kalau dirusak yang rugi adalah rakyat.

Harus Ditindak Tegas

Di tempat dan kesempatan berbeda, Analis intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta  menyayangkan aksi perusakan seperti pembakaran halte busway di Jakarta.

Ia menegaskan, perusakan kendaraan polisi menunjukkan para pelaku mempunyai tujuan lain, bukan mengkritisi UU Cipta Kerja. Tentunya, hal tersebut membuat kerugian yang cukup besar terutama terhadap masyarakat yang sehari-hari menggunakan fasilitas umum.

"Pemerintah dalam hal ini aparat keamanan harus bertindak tegas dan melakukan proses hukum berat terhadap pelaku perusakan dan kekerasan dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja tersebut,” tegasnya.

“Jangan biarkan negara ini menjadi arena bagi kelompok-kelompok yang menunggangi isu populis demi kepentingannya,” pungkasnya.(Dbs/Fer)