PMJ - Selain buruh dan pekerja, aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) juga diikuti sejumlah mahasiswa dan pelajar. Setidaknya polisi mengamankan ratusan siswa dalan demo tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya telah menangkap 150 siswa STM yang berencana ikut demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI. Sehari sebelumnya, 251 siswa juga diamankan sehingga total 401 pelajar.

"Ada indikasi mereka anarko, bukan orang-orang yang mau demo. Mereka ini orang-orang pengangguran," ujar Yusri.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut ada 1.192 pedemo diamankan di Polda Metro Jaya. Namun, sebanyak 60 persen dari yang diamankan itu berstatus pelajar.

"Lebih dari 60 persen ternyata usianya di bawah 19 tahun atau statusnya pelajar, bukan mahasiswa apalagi buruh," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020).

"Mulai tadi pagi secara bertahap dikembalikan ke rumah masing-masing dengan pihak keluarga atau pihak sekolah yang mengambil," sambungnya.

Pelajar belum layak ikut demo

Pria yang akrab disapa Ariza ini menyayangkan banyak jumlah pelajar yang mengikuti unjuk rasa UU Cipta Kerja. Menurut dia, para pelajar belum waktunya mengikuti aksi demonstrasi.

"Urusan demo itu biarlah bagi mereka yang sudah dewasa, urusan buruh dan mahasiswa," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Riza menyebut seharusnya para pelajar menjalankan tugasnya yang semestinya, yaitu belajar. Pasalnya situasi demonstrasi yang besar rentan akan kericuhan dan provokasi.

"Kalau di jalan nanti ada kericuhan, ada keramaian, tawuran, perkelahian, nanti kena batu, dan sebagainya, adik-adik pelajar, saran saya ya belajar," jelasnya.

Terkait banyaknya pelajar ikut demo, Kapolres Metro Tangerang, Kombes Sugeng Hariyanto mengatakan rata-rata para pelajar ini termakan provokasi. Mereka menerima ajakan dari pesan berantai untuk melakukan protes di depan Gedung DPR.

"Mereka sudah diamankan," ucap Sugeng.

Keikutsertan pelajar tidak direstui

Dirjen PAUD-Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri sangat menyayangkan keterlibatan pelajar dalam aksi demo. Menurut dia, para pelajar belum tahu persis esensi yang diperjuangkan dalam aksi demo tersebut.

"Itu sangat disayangkan, pelajar setingkat menengah demo di jalanan yang rentan. Saya juga punya keyakinan mereka belum tahu persis sebenarnya apa yang diperjuangkan," ujar Jumeri kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).

Jumeri pun mendesak koordinator demonstrasi tidak melibatkan pelajar untuk ikut aksi. Sebab, anak-anak pelajar belum cukup umur. "Kepada koordinator demo mohon tidak melibatkan pelajar, karena mereka belum cukup umur," tegasnya.

Sedangkan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam menyarankan mahasiswa melakukan telah kritis terhadap UU Ciptaker yang diprotes dalam aksi demo.

"Mestinya mendalami dulu isi RUU nya. Melakukan telaah kritis, objektif atas isi RUU tersebut. Apakah ada yang melanggar UUD, kalau ada berikan koreksi, sampaikan ke DPR dan Pemerintah, bila perlu ke MK," tutur Nizam.

Kekhawatiran orangtua

Sebagai orangtua pastinya tidak akan memberikan izin kepada anaknya untuk ikut demo, apalagi jika unjukrasa tersebut ricuh. Pertimbangannya adalah kekhawatiran terhadap keselamatan sang anak.

Seorang ibu warga Depok, Silvia mengaku kaget mendengar kabar anaknya diamankan pihak kepolisian lantaran berencana ikut demo. Ia pun menjemput sang putra di kantor polisi.

"Awalnya shock juga mendengar kabar anak di kantor polisi. Sempet lemes juga mas, bingung dan takut berurusan sama polisi. Saya belum pernah ke sana," ungkap Silvia.

Ibu dua anak ini menyebut anaknya terprovokasi mengikuti ajakan temannnya untuk ikut demo. Namun, ia sudah lega karena sang anak sudah diperbolehkan pulang.

"Khawatir mas, takut anak saya kenapa-kenapa. Alhamdulillah, saya akan lebih mengawasi kegiatannya saat di luar rumah," ujarnya.(Hdi)