PMJ NEWS - Polri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersinergi untuk mencegah potensi kerawanan dalam distribusi logistik Pemilu 2024, terutama di wilayah-wilayah tertentu.

"Tahun ini masuk tahun politik dan sudah masuk dalam tahapan Pemilu, dimana dinamikanya harus diikuti. Polri tentu mempersiapkan segala pengamanan," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dikutip pada Minggu (5/11/2023).

"(Pengamanan) mulai dari pengaman tahapan pemilu berlangsung kemudian pada saat kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, tahapan rekapitulasi, dan terakhir penetapan calon terpilih hingga pencoblosan," sambungnya.

Ramadhan menjelaskan, Polri berkomitmen untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk distribusi logistik. Menurut dia, Polri telah melakukan koordinasi dengan KPU untuk mengetahui potensi kerawanan di wilayah-wilayah tertentu.

"Terkait dengan distribusi logistik utamanya di wilayah-wilayah pedalaman yang perlu bantuan polisi harus benar-benar di siapkan, harus dipastikan bahwa semua logistik pemilu dapat sampai tiba dengan aman dan lancar," tuturnya.

Ramadhan menyebut Polri melakukan koordinasi hingga Polda sampai Polsek, dari Ibu Kota Provinsi, sampai dengan daerah kabupaten. Setiap pimpinan di wilayah, seperti Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, harus memantau dan memastikan distribusi logistik berjalan aman dan lancar.

"Mulai pengamanan dari pusat kemudian komunikasi dengan kepolisian daerah, dari Ibu Kota Provinsi, sampai dengan daerah Kabupaten, setiap pimpinan di wilayah Kapolda Kapolres, Kapolsek, harus dipastikan memantau dan monitor distribusi logistik," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ramadhan mengatakan, Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan logistik pemilu 2024 tepat prosedur, tepat jumlahnya dan tepat waktunya.

"Operasi Mantap Brata ini dilakukan pengamanan termasuk daerah, secara teknis di daerah melakukan koordinasi dengan KPUD Bawaslu dan aparat keamanan setempat, mengecek baik jumlah kotak suara DPR RI, DPD, DPRD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan juga pemilihan kepala daerah, ini juga harus dipastikan sampai kotak suara tiba di gudang logistik KPU daerah masing masing, mengecek berapa surat suara, kotak suara yang diterima masing masing daerah," tukasnya.