PMJ NEWS -  Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan pihaknya sudah memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah berkenaan masalah polusi udara.   

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan ada beberapa catatan itu terkait dengan kecepatan transisi dan konversi energi batu bara ke gas terhadap berbagai pembangkit yang aktif beroperasi.

Selanjutnya, pemerintah harus menggalakkan kendaraan listrik baik sepeda motor atau mobil sehingga insentif yang diberikan harus lebih menarik lagi.

Terakhir dirinya juga meminta pemanfaatan energi  bersih yang berbasis tak hanya gas tapi juga sampah atau waste to energy.

Hal itu mengingat rata-rata penghasil gas buang menimbulkan polusi metana dari tempat pembuangan sampah.

“Jadi sampah dikelola agar bisa menjadi salah satu sumber pembangkit listrik,” ucapnya, Selasa (30/8/2023).  

“Selain itu juga kami meningkatkan kontrol ketat terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap  yang bisa segera dipercepat pensiun dini harus segera dilakukan dalam kaitannya dengan transisi energi,” tuturnya.

Selain itu, Komisi IX DPR juga mendapat usul untuk mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) guna mencari solusi mengatasi polusi udara yang sedang menghantui masyarakat, khususnya di Jabodetabek dan sekitarnya.

Dengan melibatkan lintas sektor, diharapkan bakal ada kebijakan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara.