PMJ NEWS -  Subdit III Sumber Daya Lingkungan Hidup (Sumdaling) Ditkrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemindahan isi tabung gas subsidi LPG 3 Kg ke tabung gas kosong ukuran 12 kg.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut diungkap dalam rentang waktu bulan September 2022 hingga November 2022.

“Pengungkapan kasus ini adalah pengungkapan kasus yang diungkap dari rentang waktu mulai bulan September sampai bulan November 2022  di jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujar Zulpan kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Zulpan menuturkan, dalam kasus tersebut diamankan 20 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dimana 2 orang berperan sebagai pemilik merangkap dokter, 5 orang sebagai pemilik, 7 orang sebagai dokter, dan 6 orang sebagai karyawan dengan inisial JP, S, DL, M, GLA, YS, PH, A, H, IYS, K, S, E, FP, ST, RS, MR, DK, Y, dan R.

“Barang bukti yang berhasil diamankan dan disita di antaranya  adalah 242 tabung gas LPG ukuran 3kg kosong, 384 tabung gas LPG ukuran 3 kg isi, 132 tabung gas LPG ukuran 12 kg kosong, 135 tabung gas LPG ukuran 12kg isi, 11 tabung gas ukuran 5,5 kg kosong, 100 buah pipa besi, 2 buah timbangan, 14 kantong segel, 12 buah selang regulator, 6 buah alat suntik,  kemudian 9 unit kendaraan,” papar Zulpan.

Zulpan menuturkan, diperlukan sebanyak 4 tabung gas LPG ukuran 3 kg untuk dipindahkan ke tabung gas LPG ukuran 12 kg, dimana setiap tabung gas LPG ukuran 3 kg diperoleh dari pangkalan gas atau warung-warung dengan harga Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per tabung.

Kemudian tabung gas LPG ukuran 12 kg yang sudah terisi dijual kembali ke masyarakat di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Bekasi dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 220 ribu.

“Keuntungan yang didapat oleh para tersangka sebesar Rp 120 ribu hingga Rp 140 ribu per tabung,” ungkap Zulpan.

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan Pasal 40 angka 9 UU No 11 Tahun 20202 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 UU No 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi dan/atau Pasal 62 ayat 1 juncto Pasal 8 Ayat 1 huruf b dan c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 32 ayat 2 UU No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 milyar.