PMJ – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pentingnya riset di Indonesoa. Dengan riset, masyarakat bisa mendapatkan data yang pasti. Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana riset sudah digabung dalam alokasi anggaran untuk pendidikan yang mencapai Rp 492,5 triliun pada 2019. Namun dari total anggaran tersebut, dana riset hanya sebesar Rp 35,7 triliun. "Total itu disebutkan sebagai anggaran pendidikan Indonesia 2019 yang di dalamnya mengenai penelitian Rp 35,7 triliun," ungkap Sri Mulyani di Soehana Hall, SCBD, Rabu (31/7/2019). Sri Mulyani menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata alokasi pendidikan Indonesia. Terlebih anggaran riset tersebut juga dialokasikan ke 45 Kementerian/Lembaga (KL) sehingga anggarannya menjadi sangat kecil dan tidak terasa manfaatnya. Sri Mulyani ingin peran swasta dalam pendanaan penelitian lebih meningkat dan salah satu caranya yakni pemerintah memberikan insentif. "Dengan anggaran pendidikan dan penelitian yang tadi, kita dihadapkan pada desain tata kelola,” ujarnya. “Tapi pertama kita lihat society kita kontribusi terhadap kegiatan penelitian masih didominasi pemerintah, 66% dari total belanja penelitian di Indonesia itu dari pemerintah. Peranan swasta hanya 10%. Dominasi pemerintah atau kurangnya partisipasi swasta pasti ada penyebabnya, paling mudah, tidak ada insentif. Jadi, pemerintah mengeluarkan," sambungnya. Dari sisi penggunaannya, hanya  43,7% anggaran riset yang benar-benar dipakai untuk penelitian dan sisanya digunakan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai. "Sisanya dipakai untuk alokasi jasa iptek dan belanja modal dan bahkan untuk pendidikan dan pelatihan,” terang Sri Mulyani. “Tidak langsung riset tapi supporting. Itu gambarkan bahwa aktivitas pendukung dan anggaran dananya besar. Ini sesuatu yang harus diteliti dan dikaji apa yang salah," lanjutnya. Sri Mulyaani menilai desain lembaga dan tata kelola penggunaan anggaran harus diperbaiki dan peran swasta juga diharapkan bisa seimbang dengan peran pemerintah. "Saya berharap dapat dipikirkan bisakah pemerintah dengan pemda swasta memikirkan sebuah ekosistem di mana share services bisa dilakukan di mana teknologi sekarang memungkinkan. Jadi, setiap penelitian tidak harus dikeluarkan dari scratch. Alokasi benar ditujukan untuk the real penelitian," pungkasnya. (BHR)