PMJ – Terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa jutaan lahan sawit milik perusahaan melanggar ketentuan pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan  akan segera melaporkan masalah perusahaan nasional itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nanti mungkin kami berlima menteri-menteri ini akan lapor ke Presiden untuk nanti minta Presiden rapat terbatas untuk membuat keputusan," kata Luhut, Jumat (23/8/2019) kemarin. Sebelumnya BPK memanggil kementerian terkait guna menyampaikan temuan dan rekomendasi lembaga. Kementerian yang memperoleh laporan ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luhut menuturkan bahwa temuan BPK relevan dengan temuan Bank Dunia yang menyebut sebanyak 80 persen kepemilikan lahan sawit melanggar luasan lahan, kelestarian lingkungan dan kewajiban pengadaan perkebunan plasma. Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan mempersiapkan ketentuan khusus seperti denda. "Kami belum tahu, pilihan denda ada tapi kan kami belum lapor Presiden. Tetapi pasti ada solusinya, kalau bisa tahun ini (selesai)," tegasnya. (BHR)