PMJ NEWS - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meninjau pemeran program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Maluku, Rabu (13/10/2021). Salah satunya, program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin.

Penyediaan listrik ini merupakan program penting, mengingat salah satu penyebab utama kemiskinan dan ketimpangan adalah tidak tersedianya akses terhadap infrastruktur dasar yakni listrik, air bersih dan sanitasi.

"Program yang kita kembangkan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem ini, dan kemiskinan secara keseluruhan sebenarnya yaitu perlindungan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ungkap Ma'ruf Amin di sela peninjauan.

Program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem di wilayah yang belum tersedia listrik PLN di Kabupaten Maluku Tengah, diinisiasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Program ini merupakan mekanisme kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Inti dari program kemitraan ini adalah menyediakan listrik tenaga surya (LTS) bagi rumah tangga miskin ekstrem dan dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat.

Wapres pun mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera, mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat.

Untuk masalah anggaran, dana perlindungan sosial maupun untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Menurut Ma'ruf, jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD provinsi dan kabupaten.

"Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran, tapi tepat sasaran programnya, supaya semua itu berjalan dengan tepat," tukasnya.