PMJ NEWS - Kondisi politik Myanmar kembali ‘memanas’. Militer Myanmar mengatakan di depan media dan televisi, hari ini Senin (1/2/2021) waktu setempat, bahwa junta militer mengambil kendali pemerintahan selama satu tahun.

Sementara laporan menyebutkan banyak politisi senior Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi telah ditahan oleh pihak militer.

Seorang presenter melaporkan dalam program breaking news di TV Myawaddy (TV milik militer), dimana mengutip bagian dari konstitusi yang dibuat militer yang memungkinkan militer Myanmar untuk mengambil kendali pada saat darurat nasional di negara tersebut.

Adapun, alasan pengambilalihan kekuasaan tersebut karena kegagalan pemerintah sipil untuk bertindak atas klaim militer terhadap laporan penipuan pemilih dalam pemilu yang berlangsung pada bulan November 2020 lalu. Dan juga kegagalan rezim Suu Kyi untuk menunda pemilu karena kasus penyebaran Covid-19.

Sementara itu, penahanan para politisi dan pembatasan layanan komunikasi hari ini merupakan sinyal pertama bahwa rencana untuk merebut kekuasaan (kudeta) tengah berlangsung.

Adapun akses telepon dan internet ke wilayah Naypyitaw saat ini menghilang dan perwakilan partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi juga tidak dapat dihubungi oleh wartawan.

Kantor berita Irrawaddy kembali melaporkan, Suu Kyi selaku penasihat negara yang juga merangkap pemimpin tertinggi juga belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, presiden Myanmar Win Myint juga ditahan Militer pada Senin dini hari waktu setempat. Pernyataan ini mengutip keterangan Myo Nyunt selaku juru bicara NLD.

Terpisah, Amerika Serikat, Australia, dan negara Uni Europa (UE) mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinannya sekaligus mendesak militer Myanmar untuk menghormati aturan hukum dan Undang-Undang Sipil.

"Amerika Serikat khawatir dengan laporan bahwa militer Myanmar telah mengambil langkah-langkah untuk merusak transisi demokrasi negara itu, termasuk penangkapan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya di Myanmar," demikian kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan resminya dari Washington DC.

Bahkan, dirinya menegaskan Presiden Joe Biden telah diberitahu tentang perkembangan terkini dari Myanmar yang telah dilaporkannya.(Sumber: Arab News/ AFP/ Reuters/ New York Times)