PMJ- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyapu bersih sekaligus dan tidak dicicil untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi kepala daerah yang terendus melakukan tindak pidana korupsi. Permintaan tersebut diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dalam acara Laporan Akhir Tahun Kemendagri dan BNPP di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu 26 Desember 2018. "Jambi sudah kena, Sumut dan Malang. Saya minta KPK, kalau benar sapu bersih sekaligus saja jangan dicicil," kata Tjahjo. Dilanjutkan olehnya, KPK seharusnya melakukan penangkapan secara serentak kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. "Jadi tidak ganggu jalannya pemerintahan," tandas politisi PDI Perjuangan ini. Mantan anggota DPR ini prihatin, maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan korupsi oleh KPK tapi justru dirinya sering disalahkan, karena dianggap lalai dalam pengawasan. "Jangan salahkan saya, orang korupsi enggak ada yang lapor saya. Semua media sosial salahkan saya enggak tegas, enggak awasi. Masa 24 jam saya harus awasi," tuturnya. Tjahjo mengaku selalu mengatakan kepada seluruh kepala daerah tentang integritas dan area rawan korupsi. Tapi tetap saja masih banyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Katanya, saat ini telah mencapai rekor 105 kepala daerah belum termasuk DPRD. “Saya sedih kemarin DPRD Kota Malang habis total," urainya. (WS/02)