PMJ - Dalam pemilihan calon pimpinan KPK, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya melibatkan kepolisian maupun Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), melainkan juga melibatkan BNPT dan BNN. Ketua Pansel Yenti Ganarsih menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memastikan calon pimpinan KPK periode selanjutnya tidak terpapar paham radikalisme. "Pansel tidak mau kecenderungan ke radikalisme. Penilaian dilakukan psikologis klinis, tapi juga data-data dari BNPT. (Analisa) BNN bukan saja calon itu pengguna narkoba, tapi lebih dari itu," tegas Yenti di kompleks kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019). [caption id="attachment_28922" align="aligncenter" width="720"] Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. (foto: Ig @sekretariat.kabinet)[/caption] Pakar Psikologi Universitas Indonesia yang juga Anggota Pansel, Hamdi Moeloek menambahkan bahwa pemilihan calon pimpinan KPK berdasarkan aspek ideologi tak lepas dari situasi terkini dalam negeri "Persoalan informasi ideologi-ideologi radikal dari kiri, kanan yang membahayakan ideologi kita NKRI sebagai pancasila. Itu sebabnya kita minta bantuan BNPT juga untuk melakukan tracking," ujar Hamdi. Selain itu, Yenti juga menekankan bahwa tidak boleh ada catatan keterlibatan dengan narkoba bagi para calon pimpinan KPK. "Catatan-catatan yang bersangkuan terlibat sindikat narkotika ini penting karena di beberapa negara hal ini sangat mungkin orang yang terpilih orang yang membacking kartel-kartel narkoba," ujarnya. (BHR)