PMJ NEWS - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut terlibat melakukan penyelidikan terkait kabar kebocoran data pribadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra mengatakan pihaknya sudah menyerahkan hasil investigasi kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri dan KPU untuk kemudian menjadi materi penyelidikan keduanya.

"Pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU,” ujar Ariandi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12)

Ariandi menuturkan, laporan yang diserahkan itu berupa hasil analisis BSSN dan forensik digital dari sisi aplikasi server yang bisa digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memungkin terjadi kebocoran data.

"Laporan yang diserahkan oleh BSSN terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada di KPU merupakan hasil analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi,” paparnya.

"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mendalami adanya temuan indikasi kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan indikasi kebocoran data KPU itu ditemukan saat pihaknya melakukan patroli siber.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami,” ujar Adi Vivid kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Kini, Adi Vivid melanjutkan, pihaknya melakukan pendalaman lebih jauh sembari berkoordinasi dengan pihak lain yang berkaitan.

"Saat ini Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan,” ucapnya.

Adapun indikasi kebocoran data KPU itu terpantau diposting pengguna akun X (Twitter) dengan nama pengguna p4c3n0g3. Akun X tersebut membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU RI seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.

"Seorang threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU_ID sebesar 2 BTC dengan jumlah baris 252 juta dan field2 seperti NIK, NKK, no_ktp, nama, tps_id, difabel, ektp, jenis kelamin, tanggal lahir dll. Data2 tersebut termasuk data KJRI, KBRI, KRI,” tulisnya di X (Twitter).