PMJ NEWS -  Diduga melakukan korupsi pelepasan tanah Desa Tambak Baya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Mantan Kades Tambak Baya diamankan Jajaran Sat Reskrim Polres Lebak Polda Banten.

Mantan Kades Tambak Baya  inisial YA (48) diamankan setelah diduga melakukan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang pada Pelepasan Hak tanah Kas Desa Tambak Baya untuk pembangunan jalan tol Serang - Panimbang sesi II tahun 2021 di kp. Pasir Haleuang Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

Dalam Press Conference Sat Reskrim Polres Lebak yang dihadiri oleh Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan, SIK MH didampingi  Kasat Reskrim Polres Lebak Iptu Andi Kurniady Eka Setyabudi,S.T.K, S.I.K., KBO Sat Reskrim Polres Lebak Iptu Mulyadi, Kasie Humas Polres Lebak Iptu Aminarto dan Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Lebak  IPDA Putu Ari Sanjaya, S.Tr.K,

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan, SIK MH mengatakan, "Kasus ini berawal Pada tahun 2022, didapat informasi bahwa Ketika PT Wika kontruksi akan melakukan clearing lokasi Pembangunan jalan tol serang panimbang tepatnya di kp. Pasir Haleuang Desa Tambakbaya, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, dihalangi oleh BPD dan beberapa perwakilan pihak Desa Tambakbaya, karena salah satu bidang yang akan dilakukan clearing adalah tanah Desa yang belum selesai proses ruislagnya atau tukar menukar tanahnya, Kemudian pihak Wika kontruksi menunjukan dokumen yang mana Bidang tanah tersebut sudah dibayarkan ke atas nama mantan Kepala Desa Tambak Baya inisial  YAA (48).," jelas Wiwin, Selasa (21/3/2023).

"Setelah itu penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan dan telah ditemukan dua alat bukti yang sah termasuk keterangan  ahli pidana, ahli pertanahan dan ahli audit penghitungan Kerugian keuangan negara, maka penyidik unit tipikor Polres Lebak melakukan gelar perkara penetapan tersangka, dan tersangka ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 maret 2023, dan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di hari yang sama, dan saat ini sedang menjalani penahanan untuk 20 hari kedepan," terangnya panjang lebar.

"Akibat perbuatan tersangka atau Pelaku negara dirugikan sebesar Rp 591.360.000,- sesuai dengan penghitungan Kerugian negara dari ahli auditor inspektorat Kabupaten Lebak," tutur Wiwin.

Adapun barang bukti yang telah diamankan 1 (satu) unit kendaraan nissan juke warna putih , 1 (satu) bundle akta pendirian PT. Intan permana sakti, 1 (satu) bundle dokumen pengajuan ugr bidang 00149 Desa Tambakbaya , 1 (satu) bundle dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi  Satgas a dan b pengadaan tanah.

Kemudian satu lembar dokumen sanggah hasil inventarisasi dan Identifikasi bidang 00149, 1 (satu) lembar berita acara perubahan hasil inventarisasi Dan identifikasi bidang 00149, 1 (satu) lembar berita acara perubahan nama hasil  enghitungan apreisal.

Berikutnya bundle hasil penghitungan apreisal, 1 (satu) lembar peta bidang objek pajak kp. Pasir haleuang ds. Tambakbaya kec. Cibadak, Kab. Lebak,1 (satu) bundle DHKP ds. Tambakbaya kec. Cibadak, kab. Lebak,1 (satu) bundle dokumen pencairan ugr dan pelepasan hak Tanah bidang 00149,  1 (satu) bundle peraturan desa 05 tahun 2017 tentang  Kepemilikan aset desa tambakbaya berikut lampirannya, 1 (satu) buah buku register perdes, 1 (satu) bundle laporan aset desa tambakbaya tahun 2021, 1 (satu) bundle dokumen ruislag bidang 00149, bidang 00172  dan bidang 00185,  1 (satu) bundle dokumen ruislag bidang 00172 dan bidang 00185.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Lebak Polda Banten Iptu Andi Kurniady Eka Setyabudi,S.T.K, S.I.K menambahkan uang dari hasil korupsi tersebut atas pengakuan tersangka  digunakan untuk melakukan take over PT. Intan Permana Sakti senilai Rp. 160.000.000.

“Lalu dibelikan kendaraan r4 merk nissan Juke seharga Rp. 120.000.000,-, membeli kendaraan roda 2 merk Kawasaki w175 seharga Rp. 53.000.000,- , pembelian dan Pemasangan paving block di mushola  sebesar Rp. 15.000.000,-, Pembelian dan pemasangan paving block di Pesantren  sebesar Rp . 15.000.000,-, merenovasi madrasah ibtidaiyah  dan sisanya digunakan pribadi," jelas Andy.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku dikenakan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana Maksimal 20 tahun / seumur hidup," pungkasnya.