PMJ NEWS -  Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj kembali mengultimatum pemerintah untuk serius mengawasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar bekerja benar. Karena jika tidak bukan tidak mungkin dirinya meminta warga NU untuk tidak membayar pajak.

"Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU untuk tidak bayar pajak karena ternyata dipakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan," terang Said Aqil di RS Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2023).

"Saat itu pak SBY mengutus staf bertemu para ulama untuk meminta oara ulama untuk membatalkan fatwa tersebut. Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak," jelasnya menegaskan.

Menurut Said Aqil, peristiwa tersebut kembali membuka luka masyarakat, bagaimana para pegawai DJP ternyata banyak yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

"Maka kalau memang pemerintah masih seperti itu bukan tidak mungkin ancaman seperti yang ada di jaman Gayus Tambunan akan terjadi lagi. Makanya kita imbau pemerintah awasi dan manfaatkan benar-benar pajak yang didapat dari rakyat untuk kepentingan pembangunan Indonesia," tuturnya.

Tetapi, sampai sekarang, dirinya masih percaya pemerintah akan bersikap tegas dan benar-benar memihak kepada rakyat.

"Kita masih percaya Pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Dan ke depan gak keulang lagi kasus-kasus ini yang mencederai masyarakat," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada David Ozora anak pengurus GP Ansor kembali membuka luka lama masyarakat berkenaan kasus penyelewengan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan beberapa hari lalu.