PMJ NEWS - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung sebesar Rp1,2 juta per orang.

Sebelumnya, bantuan disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM, namun sekarang disalurkan oleh TNI-Polri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, bantuan sosial bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha yang terdampak Covid-19 sudah disalurkan sejak tahun lalu.

Tetapi, penyebaran varian delta yang ganas menyebabkan dampak pandemi Covid-19 kembali menekan masyarakat.

Adapun berlakunya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 membuat penghasilan para pelaku usaha anjlok.

Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan omset PKL dan pemilik warung dapat turun hingga 75 persen. Sehingga bantuan perlu disalurkan.

Pada tahun ini pemerintah menyalurkan bantuan tunai untuk PKL dan pemilik warung senilai Rp1,2 juta untuk setiap orang.

Penyaluran tersebut tengah diuji coba di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan, bila pelaksanaannya berjalan lancar maka akan dilakukan secara nasional.

"Presiden memutuskan TNI Polri diberi kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL dan warung," terang Sri kepada wartawan, di Medan, Kamis (9/9/2021).

Lebih jauh Sri menjelaskan, TNI dan Polri turut melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Khususnya di wilayah-wilayah PPKM level 4.

Meski begitu, Sri Mulyani menilai bahwa seringkali suasana ketegangan timbul saat TNI-Polri mendorong masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Penyaluran bantuan tunai yang dilakukan TNI Polri diharapkan dapat membuat para pelaku usaha memahami peranan aparatur negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu pun menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar TNI dan Polri melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat.

"Dengan demikian tugas TNI Polri di lapangan dapat dipahami oleh masyarakat," pungkasnya.