PMJ – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan dana Rp 20.017 triliun untuk melakukan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2020-2045.

Dana Rp 20.017 triliun merupakan skenario angka tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kebutuhan pembiayaan untuk SDGs dengan angka yang moderat dibutuhkan dana sebesar Rp 18.911 triliun.

Sedangkan dalam skenario bisnis as usual (BAU) dibutuhkan Rp 17.142 triliun. "Pendanaan yang berasal dari pemerintah harus paling tinggi, dengan porsi 62% untuk pemerintah dan non-pemerintah 38%," ungkap Bambang di Hotel Fairmont, Rabu (9/10/2019) kemarin.

Peranan pembiayaan dari non-pemerintah diharapkan terus meningkat dan menjadi pionir yang mengajak peran aktif semua pihak untuk membiayai SDGs melalui pembiayaan inovatif. Pembiayaan inovatif yang dimaksud antara lain, melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), sukuk, green bond, zakat, blended finance, social impact fund, filantropi, dan crowdfunding. (BHR)